Ketika Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dikembangkan yang berbasis partisipasi masyarakat, justru hasilnya jauh lebih bagus dibanding sistem pengelolaan dana desa yang terlalu banyak diarahkan oleh tiga kementerian (Kemenkeu, Kemendes dan Kemendagri). (Page xxi)
Dalam hal kebijakan publik, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan publik melalui Peraturan Daerah (Perda). Realitas ini menunjukkan adanya dua jenis kebijakan di daerah: yaitu kebijakan turunan, instruksi yang datangnya dari Pemerintah Pusat dan kebijakan publik atas inisiatif dan prakarsa Pemerintah Daerah. (Page 2)
Terdapat dua versi kebijakan daerah: kebijakan tindak lanjut bersifat top-down, dan kebijakan inisiatif bersifat botton-up. Dalam analisis kebijakan publik dikenal tipe top-down hirarkis (Pusat-Daerah); yang bersifat botton up konsultasi negosiasi (Pusat-Daerah). (Page 5)
Leslie A. Pal (1987) mengemukakan bahwa kebijakan diartikan “as a course of action or inaction chosen by publik authorities to address a given problem or interrelated set of problems”. (Sebuah aksi atau non aksi yang dipilih oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau kumpulan masalah). (Page 21)
Friedrich dalam Wahab (1991) mengartikan: “kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompokatau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. (Page 23)
Menurut Gregory Mankiev dalam Widjajono Partowidagdo (2004), terdapat sepuluh prinsip ekonomi:
1. Masyarakat menghadapi pilihan
2. Biaya dari sesuatu adalah apa yang kamu relakan untuk mendapatkannya
3. Orang rasional berpikir pada margin
4. Orang bereaksi terhadap insentif
5. Jual beli dapat membuat masing-masing pihak lebih baik
6. Pasar-pasar biasanya merupakan suatu cara yang baik untuk mengorganisasikan aktivitas ekonomi
7. Pemerintah dapat, kadang-kadang, memperbaiki keluaran pasar
8. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa
9. Harga naik jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak
10. Masyarakat menghadapi pilihan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran (Page 46)
Di Amerika Serikat, menurut Kotlerperan pemerintah dalam perekonomian paling tidak meliputi empat bidang: 1) Stabilitas dan pertumbuhan: pemerintah pusat mengendalikan laju aktivitas ekonomi dengan mencoba mempertahankan laju pertumbuhan, meningkatkan jumlah lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga; 2) Peraturan dan pengendalian, pemerintah pusat mengatur perusahaan swasta dalam dua kategori umum, yaitu mencegah monopoli dan mengontrol harga yang terlampau tinggi melewati keuntungan yang layak atau yang terlampau rendah.3) Pelayanan langsung: Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pertahanan nasional, mendukung penelitian yang sering kali menghasilkan produk baru, melakukan eksplorasi mengangkasa, dan menjalankan berbagai program yang dirancang untuk membantu pekerja mengembangkan keahlian mereka dan mencari pekerjaan. (Page 49)
“Pemerintah sebenarnya ingin agar pemerintah daerah fleksibel dan cepat merespons setiap perubahan”. Jokowi (Page 52)
Keputusan selalu didahului dengan masalah. (Page 83)
“Dalam lingkungan organisasional yang kompleks, ketika muncul kebutuhan akan informasi, jejaring intelijen akan sama penting, atau bahkan lebih penting, daripada dokumen. Dalam sebuah lingkungan konflik antar-organisasi, tawar menawar dan kompromi menjadi sesuatu yang sangat penting. Strategi-strategi administratif hanya menjadi strategi yang efektif dalam sebuah konteks politik dan organisasional” (Jhon Forester,1984). Selanjutnya Forester juga menulis, bahwa “apa yang rasional untuk dilakukan oleh para administrator tergantung pada berbagai situasi di mana mereka bekerja”. John Forester (Page 113)
Pembangunan daerah (telah disepakatai ) merupakan kesatuan dari semua kegiatan pembangunan, baik yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun swadaya masyarakat. (Page 127)
Dengan demikian, parkir dapat dilihat pada beberapa dimensi:
1. Reribusi -pendapatan daerah
2. Mengatasi kemacetan-kenyamanan kota
3. Perbaikan pedistrian- mencegah dari pememfaatan lain
4. Berjalan kaki-memberi efek sosial untuk tidak malu berjalan
5. Pertemuan dan perbincangan pada saat berjalan kaki - Interaksi sosial
6. Membuat orang tidak terisolasi dalam kendaraan- sosial budaya, ekonomi dan hiburan (Page 172)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar